Lingkup Penting Hob

Lingkup Penting Hob

Kawasan penting Heart of Borneo merupakan kawasan konservasi maupun kawasan…

Yang Anda Bisa Lakukan ?

Kawasan HoB memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang penting bagi 15 juta penduduk di Borneo . Oleh karena itu…

TENTANG HOB

  • Organisasi HoB

    Organisasi HoB

    Heart of Borneo (HoB) merupakan inisiatif pemerintah sehingga program dan kegiatan HoB diprakarsai oleh pemerintah bekerja sama dengan para mitra. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan HoB dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) di tingkat nasional, Kelompok Kerja Provinsi (Pokjaprov) di tingkat provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten (Pokjakab) di tingkat kabupaten. Pokjanas HoB bekerja untuk memfasilitasi isuisu yang terjadi di tingkat nasional, demikian juga dengan Pokjaprov dan Pokjakab masingmasing untuk isu-isu di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggota Pokjanas adalah kementerian terkait dan perwakilan Pokjaprov yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk Pokjaprov dan Pokjakab beranggotakan dinas dan instansi terkait yang masing-masing ditetapkan oleh Gubenur dan Bupati.

    Para mitra HoB adalah lembaga terkait, organisasi non-pemerintah, kelompok masyarakat atau sosial, dan organisasi lainnya. Para mitra ini memiliki peranan yang penting dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan HoB. Mitra bisa bekerja sama dengan pemerintah, secara individu, atau bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah lainnya.

    Ada beberapa prinsip pengembangan institusi pada pengelolaan HoB:
    (a). Fungsi institusi berada pada garis besar tugas pokok institusi;
    (b). Efisien dalam pemanfaatan sumberdaya;
    (c). Pembangunan institusi/organisasi tidak mengganti institusi/organisasi yangsudah ada;
    (d). Fleksibel terhadap kemuungkinan perkembangan isu sekarang dan yang akan datang;
    (e). Fungsi institusi dibagi ke dalam tingkat kabupaten/kota, propinsi, nasional dan tiga negara.

    Fungsi utama institusi adalah sebagai berikut:
    (a).  menyusun rancangan kebijakan nasional dalam melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi serta pengembangan Program Heart of Borneo (HoB);
    (b). melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program HoB oleh kementerian dan lembaga serta menyusun Rencana Aksi Strategis Nasional (National Strategic Plan of Action) pelaksanaan Program HoB;
    (c).  mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja Program HoB pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta memfasilitasi penyusunan rencana kerja  HoB pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
    (d).  melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara anggota HoB lainnya, yaitu Brunei
    Darussalam dan Malaysia dalam melaksanakan kesepakatan trilateral dan,
    (e).  melaksanakan tugas lainnya yang terkait berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang
    Perekonomian dan/atau Menteri Kehutanan selaku wakil Pemerintah Indonesia   (National Focal Point)
    dalam pertemuan tingkat Menteri (Ministerial Meeting).

    Pertemuan tiga negara HoB menghasilkan beberapa tugas sebagai berikut:
    (1) Untuk menyusun dan mengadopsi rencana strategis pengelolaan HoB dan membagi rencana aksi nasional termasuk revisi setiap waktu;
    (2) Untuk menyepakati bentuk institusi, termasuk mekanisme pendanaan dalam implementasi HoB di tingkat tiga negara;
    (3) Untuk bertukar pengalaman dan informasi dalam pelaksanaan HoB.

    Tugas-tugas Kelompok Kerja Nasional HoB adalah sebagai berikut:
    (1) Untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Aksi Nasional dan Rencana Strategis termasuk revisi setiap waktunya;
    (2) Untuk mengkoordinasikan dan harmonisasi pelaksanaan program pengelolaan HoB serta rencana aksi dan strategis pada tingkat sektoral, inter-sektoral, dan propinsi;
    (3) Untuk mendukung sektor berkaitan dalam pengembangan nasional dan dasar kebijakan sektoral pada tujuan inisiatif HoB dan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok sektor;
    (4) Untuk membangun prinsip pengelolaan HoB, baik pada tingkat sektoral, inter sektoral atau propinsi, untuk mengikutsertakan isu-isu spesifik dalam peningkatan efektifitas guna pencapaian tujuan pengelolaan HoB
    (5) Untuk mengkoordinasikan Sekretariat Nasional HoB  secara langsung
    (6) Untuk mengembangkan mekanisme pendanaan dan mengontrol pelaksanaannya dalam program pendanaan HoB;
    (7) Untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan HoB.

    Bagan struktur Kelompok Kerja Nasional HoB menurut SK Menteri Kehutanan nomor 382/Menhut-II/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Program Heart of Borneo (HoB) adalah sebagai berikut:




    Keterangan:
    Anggota dalam Kelompok Kerja Nasional HoB terdiri dari:
    1.   Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
    2.   Direktur Perjanjian Politik dan Keamanan Wilayah, Kementerian Luar Negeri;
    3.   Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN, Kementerian Luar Negeri;
    4.   Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
    5.   Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum;
    6.   Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
    7.   Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, BAPPENAS;
    8.   Direktur Budidaya Tanaman Tahunan, Kementerian Pertanian;
    9.   Asisten Deputi Urusan Hutan dan Lahan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
    10. Asisten Departemen Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
    11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    12. Sekretaris Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    13. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan;
    14. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan;
    15. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan;
    16. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan;
    17. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
    18. Ketua Pokja Provinsi Kalimantan Timur;
    19. Ketua Pokja Provinsi Kalimantan Barat;
    20. Ketua Pokja Provinsi Kalimantan Tengah.